Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB. Data yang telah diambil di kantor BPPKAD Kota Surakarta adalah sebagai berikut. Tabel. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah BPPKAD yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Rembang Tahun 2022 – 2026: LIHAT. dan Aset Daerah (BPPKAD) dalam melaksanakan penarikan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Magelang? Kedua: Apa dasar wewenang validator Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang mengubah harga transaksi khususnya dalam peralihan hak jual beli. BAB V PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 6 (1) Karena jabatan, Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BPPKAD, atau Kepala PD/Unit Kerja Pengelola dapat memberikan pembebasan Retribusi Daerah dalam rangka mengatasi dampak bencana. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 10. 6 Sadan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , yang selanjutnya disingkar BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 6. 2. 4. 6. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah BPPKAD. 7. Jenderal Ahmad Yani No. disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Dr. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Brebes selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. Cuti Besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus. Kepala BPPKAD adalah Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap. 2023. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional . Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Untukmenyelenggarakan Visi ini telah di implementasikan dalam Bangunan Panca Karsa, Bogor Termaju, Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Membangun dan Bogor Berkeadaban. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara3. 19. Insentif Pemungutan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pendapatan . ALAMAT : JALAN SOEKARNO HATTA NO 59 KOTA MUNGKID 56511. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Tenaga Pendidik yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas. Disposisi adalah pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas dan dituliskan pada lembar khusus. 7. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga teknis dibawahnya. Bappeda; Pengertian, Dasar Hukum, Fungsi, Beserta Peranannya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi: Koordinasi penyusunan kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran beserta perubahannya;Sebelum berganti nama menjadi DPDPK pada tahun 2009, awalnya adalah dua instansi yang berbeda terdiri dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang terakhir dikepalai oleh Dra. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi : Perumusan kenijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu penganggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset daerah. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Iingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. 3. SP SKPD-SKRD. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang. Materi yang diberikan adalah penyusunan LKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2022 melalui aplikasi SIPD Aklap. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang. Kantor BPPKAD Kabupaten Gresik. Magetan Adalah sebagai berikut; RENSTRA BPPKAD KAB. 6. Meningkatkan dan mengintensifikasikan pendapatan daerah secara optimal. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH. silopinter. , M. Pajak Hotel adalah pajak yang. 9. 5. Kades dan Lurah Berkomitmen Mempercepat Pelunasan PBB-P2 Tahun 2023. Wahidin Sudirohusodo No. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Layanan Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) / Aset Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. , & Untung SW. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atauselanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara. 2 Desain Pengambilan Sampel Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling, seperti yang telah dikemukakan bahwa purposive sampling adalahdisingkat BPPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah di Kabupaten Brebes. Dimula. SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset,. Sebagai contoh pada laman Pemkot Solo, disebutkan bahwa kuasa BUD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi: Penyusunan rancangan APBD. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. , M. Pasal 3 Mekanisme Perforasi bertujuan. (BPPKAD) bekerjasama dengan Bank Jateng menyelenggarakan puncak acara Gebyar. 4. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris BPPKAD. 20. 6. Bagian Ketiga Bidang Anggaran Pasal 13 (1) Bidang Anggaran adalah unsur pelaksana BPPKAD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Walikota adalah Walikota Kediri. yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang. Badan ini mempunyai tugas pokok. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang untuk selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, PengelolaanWalikota adalah Walikota Probolinggo. Dr. Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko BPPKAD adalah sebagai berikut: Tabel 3. 2. silopinter. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam. 2. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan. Kepala adalah Kepala 11. Banjarnegara, Jawa Tengah 53418. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan. 6. Read more. Sekretaris adalah Sekretaris pada BPPKAD Kabupaten Gresik. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan. disingkat SKPKD, adalah BPPKAD selaku unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah. p. Sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pendampingan khususnya terkait proses penatausahaan keuangan bagi personil di BPPKAD dan bendahara OPD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap. RUANG LINGKUP KEGIATAN. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Gresik. sebagian besar pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus merupakan golongan III yaitu sebanyak 67 Orang, kedua adalah golongan II sebanyak 15 Orang, ketiga adalah golongan IV sebanyak 8 Orang dan golongan I sebanyak 1 Orang. :berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secaraWewenang BPPKAD Kabupaten Blora adalah perumusan kebijakan tekhnis dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah BPPKAD yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik. Kepanjangan Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan Bapenda adalah singkatan dari Badan Pendapatan Daerah. Pengumuman. MAGETAN 2018-2023 ; RENJA. Djoko S. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Dalam bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas Laporan Realisasi Anggaran pada BPPKAD Kota Surakarta tahun 2018-2020. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebij. selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2022 7 BPPKAD) adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris adalah Sekretaris pada BPPKAD Kabupaten Gresik. 8. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. pajak air tanah. Jl. b. Menurut Mahmud, tujuan dari kegiatan ini tidak lain adalah untuk tersusunnya prosedur pelayanan di BPPKAD yang sesuai standar ISO 9001:2015. NOMOR TELEPON : 0293788103. 5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah BPHTB. 6. go. 23. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Gresik. Bupati adalah Bupati Gresik. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPKAD dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak oleh petugas BPPKAD pada tempat usaha wajib. login Login. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang. Posted on Januari 9, 2021 by Hanan Kuncoro in Pengetahuan. Bidang Anggaran mempunyai tugas: a. 4. lainnya yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan. pajak reklame; dan b. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang. Ibu kotanya adalah Kecamatan Wonosobo Kota. menerima, meyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rengka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. 4. Desain penelitian yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus. R. 9. id. Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Gresik. Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah di sampaikan tadi, setiap tahunnya BPKAD memiliki tahapan-tahapan kegiatan, mulai dari Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan. Kepala Badan adalah Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. SP SKPD-SKRD. . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPPKAD selaku Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 23. Survei ini menanyakan pendapat/ persepsi masyarakat atau pelanggan BPPKAD Surakarta mengenai pengalaman yang dirasakan/ kepuasan pelanggan berkaitan pelayanan di BPPKAD Kota Surakarta Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Profil. Undang-Undang Republik Indonesia N0. Dimula. Subag PHP BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR. Dinas Sosial, yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. 5. 4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara. 6. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah konstribusi WQjib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak. Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Banjarnegara. 5. Pejabat Pajak adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 10. Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN DAN PENGANGGAR. Kepala BPPKAD Kabupaten Tuban, Dra. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : BAB I Pendahuluan terdiri dari : 1. Badan yang bertugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Surabaya serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota SurabayaBadan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 7 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah merupakan suatu Badan yang turut bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan, keuangan dan aset yang ada sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin guna tercapainya tujuan dari Pemerintah Kota. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah, yakni, pertama, apa landasan hukum yang diterapkan oleh BPPKAD dalam melaksanakan penarikan pajak BPHTB di Kabupaten Magelang? Kedua, apa dasar wewenang validator BPPKAD Kabupaten. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala BPPKAD selaku Pengguna Anggaran. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo. 3 Maksud dan Tujuan 1. Tipologi Inovasi Pelayanan Pajak Daerah Melalui EPPSON di BPPKAD Kota Surakarta. Subjek dalam penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta sedangkan objek BPPKAD KABUPATEN GRESIK. 6. Kepala Badan adalah Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. 3. 4. 7. yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang. 2022. Bagan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatandisingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Sampang. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kediri. 26/2022 – Road Map Reformasi Birokrasi Pemkab. Selain itu responden juga dipilih dari beberapa perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama BPKAD 2020. perumusan rencana kerja. Landasan hukum dalam penyusunan Renja BPKAD Tahun 2020 adalah sebagai berikut : a. SP ASET. Selamat kepada para Pemenang Undian Kenyang B. 24. Tinggalkan Komentar / Pendapatan / Oleh bppkad. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya. 8. Bidang Anggaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang anggaran yang meliputi perencanaan anggaran serta verifikasi dan evaluasi anggaran.